SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Mantan Ketua Umum Pemuda Pelajar Mahasiswa Morowali Utara (PPMMU-Palu), Muhajir A. Salasah, melontarkan kritik pedas terhadap pernyataan Ahmad Ali (AA) terkait kebijakan pertambangan di Sulawesi Tengah.
Muhajir menilai publik perlu melihat secara jernih motif politik dan keterlibatan langsung AA dalam industri tambang sebelum menelan mentah-mentah kritiknya.
Menurut Muhajir, kritik yang disampaikan Ahmad Ali terhadap Gubernur Anwar Hafid tidak datang dari posisi yang netral. Ia menyebut AA merupakan pelaku langsung dalam industri pertambangan di wilayah Morowali dan sekitarnya.
"Ahmad Ali bukan pengamat independen. Beliau adalah pengusaha yang memimpin sejumlah perusahaan tambang seperti PT Graha Mining Utama dan PT Oti Eya Jaya Abadi yang diduga memasok ore nikel ke PT IMIP," ujar Muhajir dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Lebih lanjut, Muhajir membeberkan lima poin krusial untuk menanggapi polemik ini:
Rekam Jejak Korporasi: Ia mengutip laporan Majalah Tempo yang menyebut PT Graha Istika Utama (milik AA) di Desa Tudua masih berpolemik karena diduga merusak sumber air dan cagar budaya.
Rivalitas Politik: Muhajir menyebut ada sejarah rivalitas politik di mana Ahmad Ali tercatat dua kali kalah elektoral dari Anwar Hafid, sehingga kritik yang muncul dinilai sarat motif pribadi.
Ironi Perizinan: Ia mempertanyakan mengapa AA baru kritis sekarang, padahal di masa lalu sejumlah pengusaha termasuk dirinya mendapat kemudahan perizinan saat regulasi masih longgar.
Kritik Sistemik Anwar Hafid: Muhajir meluruskan bahwa pernyataan Anwar Hafid dalam RDP Komisi II DPR RI adalah kritik terhadap ketimpangan nasional, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak yang tidak adil bagi daerah, bukan sekadar membela diri.
Dilema Tenaga Kerja: Ia menegaskan bahwa argumen lapangan kerja tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kerusakan lingkungan permanen yang merugikan rakyat Sulteng di masa depan.
"Kritik itu akan bermakna jika datang dari posisi etik dan konsisten. Jika disampaikan oleh pihak yang masih menjadi bagian dari industri dan kalah dalam kompetisi politik, publik berhak menilai itu sebagai kritik yang tidak relevan," tegasnya.
Muhajir menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Sulawesi Tengah saat ini membutuhkan pembenahan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berpihak pada rakyat, sebagaimana yang tengah diperjuangkan Gubernur di forum-forum resmi negara.***
