Kepala Badan Pemulihan Aset, Kuntadi, menegaskan bahwa selama ini mekanisme lelang aset hasil penegakan hukum masih menghadapi tantangan klasik: minimnya partisipasi publik dan belum optimalnya nilai pemulihan.
“Program ini dirancang komprehensif untuk mengintegrasikan data, memperkuat sistem, serta memaksimalkan nilai ekonomi dan sosial dari aset negara,” tegasnya.
BPA Fair akan berlangsung pada 18–22 Mei 2026, menghadirkan lebih dari 400 aset dalam 245 lot, dengan target penjualan mencapai 75 persen. Nilai aset bergerak yang dilelang diperkirakan menembus Rp100 miliar.
Aset yang ditawarkan tidak main-main: mulai dari perhiasan, tas mewah, kendaraan—including mobil sport—hingga karya seni bernilai tinggi seperti lukisan berbahan emas. Sekitar 90 persen aset merupakan barang bergerak, memudahkan publik untuk melihat langsung objek lelang.
Seluruh proses dilakukan melalui sistem digital dan e-catalogue resmi, sebagai upaya menutup celah praktik gelap yang kerap membayangi pengelolaan barang rampasan negara.
Dalam pelaksanaannya, Badan Pemulihan Aset menggandeng Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia.
Kolaborasi ini tidak sekadar soal transaksi, tetapi juga edukasi publik dan perluasan akses pasar.
Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Anggoro Eko Cahyo, menyebut ajang ini sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem aset, termasuk berbasis syariah. Sementara Adhika Vista menekankan pentingnya sinergi untuk mendorong nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Penegakan Hukum Tak Boleh Berhenti di Vonis
“Pemulihan kerugian negara adalah bagian tak terpisahkan dari keadilan. Ini juga ruang edukasi publik untuk memahami bagaimana aset hasil perkara dikelola,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik implisit terhadap praktik lama, di mana aset sitaan kerap tak terkelola optimal, bahkan berpotensi menyusut nilainya sebelum dilelang.
Antara Harapan dan Ujian Integritas
BPA Fair 2026 membuka peluang baru: negara tidak hanya menyita, tetapi juga memastikan aset kembali memberi manfaat nyata bagi publik dan kas negara. Namun di sisi lain, program ini juga menjadi ujian besar.
Transparansi, akuntabilitas, dan akses yang setara bukan sekadar jargon—melainkan syarat mutlak. Tanpa itu, lelang terbuka hanya akan menjadi panggung baru bagi permainan lama.
Kini, publik menunggu:
apakah ini benar-benar game changer,
atau sekadar seremoni dengan wajah baru? (Sb)
.jpg)
