Lestarikan Ekosistem Danau Poso, DKP Sulteng Dorong Evaluasi Penebaran Ikan Nila


KEPALA DKP SULTENG, Dr. Yopie M. I. Patiro, S.H., M.H., jelaskan penebaran benih ikan sejatinya positif untuk meningkatkan ketersediaan ikan konsumsi dan menggerakkan ekonomi warga/F-IST.


SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menekankan pentingnya evaluasi teknis dan kajian regulasi terkait penebaran benih ikan nila di Danau Poso. Langkah ini dinilai krusial agar pengembangan ekonomi perikanan berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem dan keberadaan spesies ikan endemik.


Kepala DKP Provinsi Sulteng, Dr. Yopie M. I. Patiro, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penebaran benih ikan sejatinya bertujuan positif untuk meningkatkan ketersediaan ikan konsumsi dan menggerakkan ekonomi warga.


Namun, pelaksanaannya wajib memperhitungkan daya dukung lingkungan, karakteristik perairan, serta aturan perundang-undangan.


"Khusus Danau Poso yang memiliki nilai ekologis penting, kami mendorong agar tidak ada penebaran lanjutan sebelum adanya evaluasi teknis dan kajian kesesuaian regulasi," tegas pihak DKP Sulteng.


DKP Sulteng mendorong kolaborasi lintas sektor meliputi Pemerintah Kabupaten Poso, instansi terkait, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk memperkuat perlindungan ikan endemik. Salah satu opsi yang disarankan adalah program restocking atau penebaran kembali spesies asli Danau Poso, seperti ikan sidat, berbasis kajian ilmiah. 


Selain itu, regulasi tingkat daerah seperti Perda atau Perbup perlu segera disusun untuk memperkuat payung hukum pengelolaan danau secara berkelanjutan.


Klarifikasi Agenda Penebaran Ikan


Terkait aksi penebaran benih ikan nila di Pantai Siuri, Danau Poso, DKP Sulteng mengklarifikasi bahwa kegiatan tersebut murni merupakan program Pemerintah Kabupaten Poso, bukan agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.


Aksi tersebut juga tidak masuk dalam daftar agenda resmi kunjungan kerja Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Kehadiran Gubernur di lokasi murni memenuhi ajakan Bupati Poso di sela-sela agenda kunker, sehingga seluruh rangkaian acara dan pertanggungjawabannya berada di bawah Pemkab Poso.


Dorong Budidaya Terkendali


Meski menekankan aspek kehati-hatian di danau terbuka, DKP Sulteng menegaskan dukungan penuh terhadap peningkatan kesejahteraan para pembudidaya. 


Pengembangan budidaya ikan nila disarankan mengadopsi sistem kolam atau kawasan terkendali. Dengan begitu, peluang ekonomi masyarakat tetap terbuka tanpa mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati Danau Poso.***


Source : Tim Media Berani 

Lebih baru Lebih lama