SAMBAR.ID, JAKARTA — Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diguncang perkara serius. Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Baca Juga: Dugaan "Polisi Vale" di Seba Seba Mengemuka, Warga Minta Kapolri Klarifikasi dan Pertanyakan Dasar Pengamanan Tambang
Tidak sendiri, dua perwira tinggi Polri lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
"Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ungkap Asep.
Baca Juga: Polemik Perbatasan Dibalik Dugaan Tambang Ilegal Mining PT Vale di Seba Seba!, PJI Minta Kapolri Baru Evaluasi Kinerja Kapolda Sulsel–Sulteng?
Menurut Kabareskrim, para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM hingga kalangan pengusaha.
Diduga Berlangsung Sejak 2025
Perkara ini bukan sekadar persoalan penyadapan biasa. Bareskrim mengungkap dugaan praktik tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.
Baca Juga: Seba-Seba Geger! Perwakilan PT Vale Tak Mampu Tunjukkan IUP, Ungkapan Karang Taruna Bisa Jadi Rujukan, Petunjuk Balasan Somasi?
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum yang sah.
Lebih jauh, penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Kasus ini kemudian dilaporkan pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui dugaan praktik tersebut.
Baca Juga: Laporan Diregister Setneg, Pengaduan Dugaan Insiden Merah Putih di Tanah Adat Bungku
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Sejumlah barang bukti elektronik juga disita, terdiri atas 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Tiga Tersangka Ditahan
Tidak berhenti pada penetapan status tersangka, Bareskrim juga melakukan penahanan terhadap ketiganya di Rumah Tahanan Mabes Polri. Mereka disangkakan terlibat dalam dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Baca Juga: Merah Putih Roboh di Tanah Adat, Kehadiran Angota TNI–Polri Uji Amanat Presiden Prabowo di Perbatasan Morowali–Lutim, Rakyat Tunggu Tindakan Nyata?
Penyidik menyebut tata cara penyadapan internal Polri mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ujian Transparansi dan Akuntabilitas Polri
Terungkapnya perkara ini menjadi ujian serius bagi transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran prosedur penyadapan, melainkan juga menyentuh persoalan perlindungan privasi, keamanan komunikasi negara, dan integritas penggunaan kewenangan aparat.
Baca Juga: Akankah di Morowali Terjadi "Negara Dalam Negara", bahkan "Reskrim Dalam Reskrim"? Rakyat Bertanya, NKRI Wajib Menjawab!
Publik kini menunggu sejauh mana penyidikan akan dikembangkan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.Penegakan hukum juga dituntut berjalan terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih. Jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan lingkar kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses hukum.
Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa kewenangan negara untuk melakukan penyadapan bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, prosedur, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, transparansi penanganan perkara merupakan hak publik yang tidak boleh diabaikan.
