Butta Panrita Kitta Terancam, PMII Sinjai Desak Tindakan Tegas Atasi Tambang Ilegal

Sambar.id, Sinjai, Sulsel -  Paradoks melanda "Butta Panrita Kitta," Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.  Meskipun telah melahirkan perwira tinggi Polri berpengaruh di Mabes Polri.

Seperti Irjen Pol. Abdul Karim dan Brigjen Pol. Ihsan Amin, daerah ini justru menghadapi gelombang aktivitas ilegal yang mengancam lingkungan dan ekonomi.

Baca Juga: Sinjai Darurat Hukum? HMI Bongkar Mafia Tambang Ilegal dan Dugaan Kolusi Aparat!

Hal ini mendorong Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sinjai untuk menggelar aksi demonstrasi di Mapolres, Kantor Bupati, dan Kantor DPRD Sinjai.

PMII menuntut penindakan tegas terhadap penimbunan tanah ilegal untuk perumahan subsidi, pembangunan pabrik porang tanpa izin, dan penambangan galian C ilegal.  

Baca Juga: Butta Panrita Kitta Memanggil!, MUI Minta Pemerintah Bijak Soal Tambang?

Mereka menilai aktivitas ini melanggar RDTR, merusak lingkungan, dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan PMII meliputi:  penutupan proyek ilegal (kepada Bupati Sinjai), pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan kebocoran PAD (kepada DPRD Sinjai),

Penindakan tegas terhadap aktivitas ilegal dan pengungkapan kasus penyelundupan BBM bersubsidi (kepada Kapolres Sinjai), serta penyelidikan dugaan kelalaian Kapolres oleh Kompolnas RI dan Propam Polda Sulsel.

Baca Juga: Sengketa Lahan Memanas, Bandara Sam Ratulangi Manado Terancam di Tutup

Mantan anggota DPRD Sinjai, Muh. Arfin Hks, mendukung tuntutan PMII,  menambahkan indikasi kuat adanya praktik ilegal yang dibiarkan.

Ia mendesak investigasi transparan terkait dugaan pelanggaran izin lingkungan dan perizinan lainnya, yang melanggar UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Baca Juga: Polres Cianjur Hentikan Pembangunan Jalan TPU Babussalam?,Inovasi Warga Terhambat Tomas Telalega Bingung!

Tanggapan Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar Hasry, yang hanya menjawab singkat "Luar biasa bang," dinilai kurang memuaskan.  

PMII mengancam akan melanjutkan aksi hingga tingkat nasional jika tuntutannya tidak dipenuhi. (Aa)